loading...
Ilustrasi pengawasan ketat terhadap aktivitas siber lintas negara, di mana pemilahan antara korban perdagangan orang dan pelaku kejahatan digital kini mendesak dilakukan melalui uji forensik digital. Foto: SindoNews/ChatGPT
KAMBOJA - Gelombang pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari pusat operasi penipuan siber dan judi online di Kamboja memunculkan dilema keamanan nasional yang kerap terabaikan: tidak semua dari mereka adalah korban tak berdaya.
Di balik narasi kemanusiaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terselip fakta keras bahwa sebagian WNI justru berperan sebagai aktor sadar dalam ekosistem kejahatan lintas negara yang terstruktur dan sistematis.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, menegaskan bahwa melabeli seluruh WNI yang pulang sebagai "korban" adalah langkah yang secara kriminologis menyesatkan.
Realitas di lapangan menunjukkan spektrum peran yang sangat kompleks, di mana batas antara paksaan dan kesukarelaan sering kali kabur oleh insentif finansial yang menggiurkan.
Korban atau Operator?
Berdasarkan riset mendalam terhadap dinamika industri scam di Kamboja, CISSReC memetakan tiga kategori utama WNI yang terlibat.
Pertama, adalah korban murni. Kelompok ini direkrut dengan tipu daya, dipaksa bekerja di bawah ancaman, disekap, bahkan disiksa tanpa mengetahui sejak awal bahwa mereka akan dipekerjakan dalam industri kejahatan siber.
Kedua, adalah kelompok adaptif. Mereka awalnya tertipu, namun setelah masuk ke dalam sistem, mereka memilih beradaptasi. Tekanan target yang tinggi, iming-iming bonus finansial, serta normalisasi lingkungan kerja kriminal membuat mereka bertransformasi menjadi penipu aktif.
Ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah pelaku sadar. Kelompok ini datang dengan kesadaran penuh, mengetahui deskripsi pekerjaan sebagai penipu (scammer), memahami target operasi mereka adalah korban tak bersalah, dan secara sukarela menjadi bagian dari sindikat kejahatan lintas negara demi keuntungan ekonomi.
