loading...
Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Sekjen DPP PKS Muhammad Kholid mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Foto/Istimewa
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Kholid mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Menurut SekjenDPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu,efisiensi dalam pengadaan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari tata kelola yang baik.
"Kami mendukung langkah Presiden untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di daerah, pusat, dan kementerian/lembaga. Selama ini mereka membeli barang yang sama dengan harga berbeda-beda karena tidak terkoordinasi, dan itu adalah pemborosan anggaran negara yang seharusnya bisa dicegah," ujar Kholid, dikutip Minggu (16/8/2026)
Kholid menegaskan, efisiensi dalam pengadaan pemerintah tidak bisa dilepaskan dari tata kelola yang baik. Baginya, pengadaan yang dijalankan secara transparan dan efisien pada dasarnya adalah bentuk mitigasi korupsi yang paling langsung, mengingat sektor pengadaan barang/jasa selama ini dikenal sebagai salah satu titik paling rawan penyalahgunaan anggaran negara.
Baca Juga: Sarah Sadiqa Dilantik Prabowo Jadi Kepala LKPP, Ini Profil dan Riwayat Pendidikannya
"Tata kelola pengadaan yang efisien adalah kunci dari mitigasi korupsi itu sendiri. Semakin transparan dan terstandardisasi proses pengadaan, semakin kecil ruang untuk permainan harga dan penyalahgunaan anggaran. Kami mendukung penuh arah kebijakan ini," tegas Kholid, alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.
