loading...
Direktur Eksekutif Lembaga Survei CISA Herry Mendrofa dalam pemaparan hasil survei bertajuk Aspirasi Publik Terhadap Reformasi Kelembagaan Polri di Aryaduta Suites, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). Foto/Istimewa
JAKARTA - Sebanyak 81,2 persen publik dalam survei terbaru lembaga Center for Indonesian Strategic Action (CISA) secara tegas menolak Polri berada di bawah kementerian. Mereka menginginkan Polri tetap independen dan profesional sehingga tidak perlu mengubah atau melakukan reformasi struktur Polri berada di bawah kementerian.
“Kategori tidak setuju mencapai 65,5 persen, dan jika digabung dengan kurang setuju (15,7 persen), maka total penolakan publik atau wacana Polri di bawah kementerian mencapai 81,2 persen responden," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei CISA Herry Mendrofa dalam pemaparan hasil survei bertajuk 'Aspirasi Publik Terhadap Reformasi Kelembagaan Polri' di Aryaduta Suites, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).
Berdasarkan hasil survei CISA tersebut, dari angka 81,2 persen tersebut, terdapat 65,5 persen publik tidak setuju Polri di bawah kementerian. Lalu, disusul 15,7 persen kurang setuju, 7,4 persen cukup setuju, 6,1 persen tidak menjawab, 4,2 persen setuju, dan 1,1 persen sangat setuju.
Baca juga: Haedar Anggap Polri di Bawah Presiden Sejalan Reformasi
Sementara, tingkat persetujuan terhadap wacana Polri di bawah kementerian relatif sangat rendah, dengan gabungan kategori setuju (4,2 persen) dan sangat setuju (1,1 persen) hanya mencapai 5,3 persen. Adapun responden yang menyatakan cukup setuju sebesar 7,4 persen serta 6,1 persen responden tidak menjawab.
