loading...
Co Founder HMN Dodo Baidlowi memandang pernyataan Kapolri mengenai Polri di bawah Presiden patut diapresiasi karena sudah amanat reformasi tahun 1998. Foto: Ist
JAKARTA - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Polri dan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menolak usulan Polri di bawah kementerian dan bukan langsung kepada Presiden. Harmoni Muslim Nusantara (HMN) memandang pernyataan Kapolri patut diapresiasi dan didukung karena kedudukan Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan amanat reformasi tahun 1998.
Usulan penempatan kedudukan Polri di bawah kementerian hanya akan mengkerdilkan Polri sebagai alat negara dalam Hartamtobmas, pengakuan hokum, dan pelayanan masyarakat.
Baca juga: Penempatan Polri di Bawah Presiden Dinilai Punya Landasan Konstitusional
Co Founder Harmoni Muslim Nusantara Dodo Baidlowi mengapresiasi setinggi-tingginya Kapolri atas pernyataannya yang tegas dan penuh integritas dalam menyikapi wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian.
Pernyataan Kapolri yang menolak gagasan tersebut, bahkan dengan ungkapan simbolik bahwa lebih memilih menjadi petani daripada harus menjabat sebagai menteri kepolisian merupakan refleksi sikap kenegarawanan yang patut dihormati.
