Kematian Ratko Mladic Si Pembantai 8.000 Muslim dan Misteri Senjata Israel dalam Genosida Bosnia

DEN HAAG - Kematian Ratko Mladic, komandan militer Serbia-Bosnia yang divonis bersalah atas genosida dan kejahatan perang, kembali memunculkan pertanyaan yang belum terjawab mengenai jaringan internasional yang memasok dan mendukung pasukan di bawah komandonya selama perang Bosnia pada 1992–1995.

Mladic meninggal pada Kamis saat menjalani perawatan di rumah sakit penjara di Den Haag, Belanda, tempat dia menjalani penjara seumur hidup di dalam tahanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mladic, yang memimpin genosida terhadap lebih dari 8.000 Muslim Bosnia di Srebrenica dan pengepungan Sarajevo selama bertahun-tahun, meninggal dunia pada usia 84 tahun.

Baca Juga: Siapa Ratko Mladic? Jagal Bosnia Pembantai 8.000 Muslim, Mati sebagai Napi Penjahat Perang

Kematiannya mengakhiri kehidupan salah satu pelaku utama genosida Bosnia. Namun, hal itu tidak serta-merta menyelesaikan pertanyaan yang lebih luas mengenai pasokan militer dari negara asing, pengetahuan pemerintah, serta arsip yang dapat membantu mengungkap persoalan tersebut.

Salah satu isu yang paling sedikit diteliti adalah dugaan peran Israel dalam memasok atau memfasilitasi bantuan militer kepada pasukan Serbia dan Serbia-Bosnia selama perang. Pengacara hak asasi manusia (HAM) Israel Eitay Mack dan pakar genosida asal Israel Yair Auron telah berupaya mendapatkan dokumen resmi mengenai ekspor pertahanan Israel ke bekas Yugoslavia tersebut. Namun, Mahkamah Agung Israel menolak permohonan mereka pada 2016.

“Kami mengumpulkan bukti berdasarkan penyelidikan dan kesaksian dari orang-orang yang berada di Bosnia pada saat itu, dan kami sampai pada kesimpulan bahwa [Israel] mengirim senjata, meskipun ada embargo Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Israel mengetahui dengan jelas kekejaman yang terjadi dalam perang,” kata Mack kepada The New Arab, Minggu (30/8/2026).

Mack menunjukkan bahwa perdana menteri saat itu, Yitzhak Rabin dari Partai Buruh, memimpin koalisi dengan kelompok kiri yang mendorong pemerintah untuk mengecam apa yang terjadi di Bosnia.

Meskipun kebijakan tersebut ditentukan oleh apa yang disebutnya sebagai “pemerintahan paling kiri yang pernah dimiliki Israel”, pengadilan tetap mempertahankan keputusan sebelumnya untuk tidak membuka informasi mengenai izin ekspor pertahanan dan keputusan Kementerian Pertahanan terkait bekas Yugoslavia antara 1990 hingga 1996. Pengadilan menyatakan pengungkapan informasi tersebut dapat membahayakan keamanan nasional Israel atau hubungan dengan negara asing.

Putusan tersebut menciptakan kesenjangan besar dalam hal akuntabilitas. Putusan itu tidak mengungkapkan secara terbuka skala ekspor Israel yang mungkin terjadi, juga tidak menjawab pertanyaan mengenai peralatan, pelatihan, atau perantara perdagangan senjata Israel yang mungkin sampai ke pasukan Serbia atau Serbia Bosnia selama periode ketika embargo senjata PBB berlaku terhadap bekas Yugoslavia.

Meski demikian, Mack berpendapat bahwa pengakuan pengadilan mengenai keberadaan dokumen-dokumen terkait—serta keputusan untuk merahasiakannya—merupakan hal penting. Menurutnya, alasan yang diberikan terkait hubungan luar negeri menunjukkan betapa sensitifnya informasi yang ditahan tersebut.

Mack dan Auron mengajukan permohonan berdasarkan undang-undang kebebasan informasi Israel setelah bertahun-tahun muncul tuduhan bahwa peralatan atau bantuan militer Israel sampai ke pasukan Serbia Bosnia selama konflik. Hal tersebut menjadi sorotan terutama karena embargo senjata Dewan Keamanan PBB secara resmi berlaku sejak September 1991 hingga akhir 1995.

Para pemohon menyerahkan kesaksian dari jurnalis dan pekerja kemanusiaan yang berada di Bosnia, serta laporan yang tersedia untuk publik dan berbagai bahan sejarah yang mendokumentasikan bantuan Israel.

Salah satu bahan yang dikutip adalah laporan yang dipesan pemerintah Belanda pada 2002. Laporan tersebut merujuk pada tuduhan bahwa senjata Israel dipasok sebagai imbalan atas izin pasukan Serbia Bosnia kepada anggota komunitas Yahudi Sarajevo untuk meninggalkan kota yang sedang dikepung pada 1992.