loading...
Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Banten masih menyisakan polemik berkepanjangan. Foto: Ilustrasi/Dok SINDO
JAKARTA - Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Provinsi Banten masih menyisakan polemik berkepanjangan. Di saat proses pergantian kepemimpinan partai di berbagai daerah berjalan relatif lancar pascamuktamar X PPP, kondisi berbeda justru terjadi di Banten.
Founder dan Direktur Eksekutif Poros Politik Zillennial (PorsaZ) Nukman Paluti menilai persoalan yang terjadi tidak lagi sekadar menyangkut pergantian pengurus semata, melainkan telah berkembang menjadi perdebatan mengenai legitimasi organisasi dan arah masa depan PPP di Banten.
"Di banyak daerah, pergantian kepemimpinan PPP pasca Muktamar X berjalan relatif mulus. Para ketua wilayah yang tidak lagi mendapat mandat memilih legawa menerima keputusan partai dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pengurus baru yang telah memperoleh legitimasi organisasi," kata Nukman dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026).
Baca juga: PARTAI KECOA, SIMBOL PERLAWANAN GEN Z
Namun, situasi berbeda masih terlihat di Banten. Hingga pertengahan 2026, nama Subadri Ushuludin masih muncul sebagai pihak yang mengklaim diri sebagai Ketua DPW PPP Banten, meskipun Dewan Pimpinan Pusat PPP telah menetapkan Neng Siti Julaiha sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Banten melalui Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Lihat juga: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun
Kondisi tersebut, kata Nukman, memunculkan tanda tanya di kalangan publik mengenai alasan di balik kuatnya resistensi terhadap proses pergantian kepemimpinan yang telah diputuskan partai. Di sisi lain, perdebatan mengenai legitimasi kepengurusan sebenarnya telah memperoleh pijakan hukum yang cukup jelas.
