Laporan Global Rights Compliance Ungkap Dugaan Kerja Paksa di Sektor Strategis China

JAKARTA - China kembali menjadi sorotan global terkait praktik kerja paksa—kali ini dalam pasokan mineral penting dari wilayah Xinjiang ke merek-merek multinasional. Temuan ini menjadi sumber sensasi sekaligus rasa malu bagi pemerintahan Presiden Xi Jinping, yang selama ini berupaya menampilkan Xinjiang sebagai simbol stabilitas dan kemajuan ekonomi.

Meski sebelumnya China telah dikritik karena penggunaan kerja paksa dalam produksi kapas, temuan terbaru menunjukkan praktik serupa meluas ke banyak industri, menimbulkan risiko serius bagi rantai pasok global.

Sebuah laporan oleh Global Rights Compliance (GRC) di Belanda mengungkap bahwa China secara terbuka menggunakan kerja paksa di luar sektor kapas. Disebutkan bahwa sejumlah merek global dapat terkait dengan mineral kritis—seperti titanium, lithium, berilium, dan magnesium—yang bersumber dari Xinjiang. Mineral-mineral ini penting bagi industri dirgantara, otomotif, pertahanan, dan elektronik.

Baca Juga: Bidik China, Parlemen Eropa Rancang UU Larangan Produk Kerja Paksa

Mengutip dari European Times, Sabtu (28/6/2025), laporan tersebut menyebut 77 perusahaan pemasok China yang terlibat dalam “program transfer tenaga kerja” yang dijalankan pemerintah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan penindasan, di mana Uyghur dan minoritas Muslim lain dipaksa bekerja di pabrik-pabrik di bawah pengawasan ketat negara—kelanjutan dari kampanye asimilasi dan penahanan massal China.

Organisasi hak asasi manusia (HAM) ini mendesak perusahaan di seluruh dunia untuk segera melakukan audit transparan terhadap rantai pasok mereka atau berisiko terlibat dalam perbudakan modern.