loading...
Sejumlah pengendara motor antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu SPBU di kawasan Palmerah, Jakarta, Rabu (10/6/2026). FOTO/Arif Julianto
JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal pemerintah pada 2026. Selisih harga yang semakin lebar dengan Pertalite yang tetap dijual Rp10.000 per liter dinilai berpotensi mendorong perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi dan meningkatkan beban anggaran negara.
"Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6% dari pagu APBN, artinya ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh," kata Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Sabtu (13/6/2026).
Baca Juga: Harga Pertamax Melejit Jadi Rp16.250, Kelas Menengah Kian Terjepit
Menurut Achmad, belanja subsidi dan kompensasi energi yang hingga April 2026 telah mencapai Rp153,1 triliun menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian mengingat kuota Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, sementara konsumsi Pertamax diperkirakan berada pada kisaran 6,4 juta hingga 7 juta kiloliter per tahun.
Ia menjelaskan, potensi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite dapat menimbulkan tambahan beban subsidi yang tidak kecil. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, setiap liter BBM bersubsidi memiliki beban implisit bagi negara sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter.
