Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen

JAKARTA - Penegakan hukumdi negeri ini sering kali terkendala karena penegak hukum terkoneksi dengan politik. Hal itu disampaikan analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun .

"Misalnya KPK . Itu tim seleksinya dibuat oleh presiden. Lalu setelah ada tim seleksi, diseleksi, lalu calon komisioner KPK ini dilakukan fit and proper test di DPR, itu orang-orang politik. Presiden saja sudah (orang) politik, di parlemen isinya partai politik juga," ujar Ubedilah dalam program One on One yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (28/6/2026).

Ubed mengatakan, salah satu persoalan mengapa penegak hukum tidak konsisten menegakkan hukum dengan benar adalah ada hubungan antara penegak hukum dan kekuatan politik. "Dari sisi prosesnya, dari sisi antara kepentingan yang berkuasa dengan lembaga tersebut."

Menurut Ubed, kepolisian juga prosesnya politis. Dia menjelaskan, Kapolri juga harus disetujui DPR . "Mestinya yudikatif itu atau penegak hukum di area hukum dia mesti independen. Baru kita terjadi perubahan (penegakan hukum)," ujarnya.

Ubed mengatakan, jika ada pertanyaan mana lembaga penegak hukum yang bisa dipercaya, hampir semuanya terkoneksi politik. "Jadi kita hampir sulit untuk percaya dengan penegak hukum di Indonesia."

Menurut Ubed, saat ini kinerja yang agak membaik justru dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), karena kasus korupsi yang belakangan diungkap oleh Kejagung. "Mungkin kalau dibuat peringkat, meskipun saya sebut masih masalah, masih politis, mungkin Kejaksaan Agung posisinya di atas KPK dan kepolisian dalam hal pemberantasan korupsi," ujarnya.

(zik)