loading...
Ayatollah Ali Khamenei dulunya dianggap lemah, kini berani memimpin perang melawan Israel. Foto/X/@khamenei_ir
TEHERAN - Ayatollah Ali Khamenei telah menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran selama lebih dari tiga dekade, dan telah berkuasa sejak kematian pendahulunya, Ruhollah Khomeini, pada tahun 1989.
Awalnya dianggap lemah dan tidak mungkin menjadi penerus mendiang pendiri Republik Islam, Khamenei terus mempererat cengkeramannya sejak saat itu untuk menjadi pembuat keputusan yang tidak perlu dipertanyakan lagi di Iran.
Ia memerintah dalam menghadapi sanksi dan ketegangan internasional yang hampir konstan sambil menumpas kerusuhan yang berulang di dalam negeri, yang terbaru adalah gelombang protes yang dipimpin perempuan pada tahun 2022 dan 2023 menyusul kematian perempuan Kurdi-Iran Mahsa Amini dalam tahanan.
Namun, serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran bulan ini menandai krisisnya yang paling serius, yang mengancam sistem ulama yang dipimpinnya dan kelangsungan hidupnya sendiri.
Sementara seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan Presiden AS Donald Trump menolak rencana Israel untuk membunuh Khamenei, Israel sendiri tidak mengesampingkan langkah tersebut.
Netanyahu mendesak warga Iran untuk bersatu melawan rezim tersebut. Bisakah operasi Israel menggulingkannya?
Dengan usia Khamenei yang menginjak 86 tahun, masalah suksesi sudah menjadi isu besar di Iran.
Menurut Arash Azizi, seorang peneliti senior di Universitas Boston yang mengkhususkan diri dalam politik Timur Tengah, "senja pemerintahannya" hanya "dipercepat" oleh serangan Israel.
Siapa Ayatollah Ali Khamenei? Dulunya Dianggap Lemah, Kini Berani Memimpin Perang Melawan Israel
1. Pemimpin Tertinggi Iran yang Paling Lama Berkuasa
Melansir SBS, Khamenei adalah salah satu pemimpin Iran yang paling lama menjabat. Sejak menjadi pemimpin tertinggi pada tahun 1989, Khamenei telah memegang otoritas tertinggi atas semua cabang pemerintahan, militer, dan peradilan.
Meskipun pejabat terpilih mengelola urusan sehari-hari, tidak ada kebijakan besar yang berjalan tanpa persetujuannya yang tegas.
