Catur Politik di Markas Besar TNI AL: Menanti Sang Nakhoda Baru

Selamat Ginting
Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS)

GELOMBANG mutasi di pucuk pimpinan TNI selalu membawa riak yang menarik untuk disimak. Jika bursa KSAD mulai menghangat, maka dinamika di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) pun tak kalah sengit. Apalagi jika menilik besarnya potensi Laksamana Muhammad Ali dipercaya menjabat sebagai Panglima TNI.

Jika itu terwujud, maka kursi KSAL (AL-1) akan menjadi pusat gravitasi baru dalam catur politik pertahanan Presiden Prabowo Subianto. Dalam menentukan nakhoda baru, Presiden tidak hanya menimbang loyalitas, tetapi juga bobot rekam jejak operasional yang menjadi standar tak tertulis di lingkungan Angkatan Laut.

Edwin, Erwin, dan Denih: Adu Kuat Rekam Jejak

Laksdya Edwin (Wakil Gubernur Lemhannas, AAL 1991) muncul dengan profil unik. Ia adalah seorang penerbang AL yang pernah menduduki posisi lintas fungsi sebagai Komandan Puspenerbal hingga Komandan Puspomal. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo sejak di Kemhan—saat Edwin menjabat Asrenum Panglima TNI—adalah modal politik yang kuat.

Namun, Edwin memiliki celah administratif: ia belum pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada (I, II, atau III), apalagi Pangkogabwilhan maupun Pangkoarmada RI. Pengalaman komando lautnya "terhenti" di level Panglima Kolinlamil.

Berbeda halnya dengan Laksdya Erwin S. Aldedharma (Wakil KSAL, AAL 1991). Rekam jejaknya terlihat lebih "linear" bagi calon KSAL. Erwin pernah menjabat Panglima Kolinlamil, Pangkoarmada I, hingga Panglima Kogabwilhan I. Erwin memiliki kombinasi antara manajerial Mabesal dan pengalaman komando wilayah yang matang.