loading...
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK yang menyatakan anggaran MBG tidak lagi dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan. Penyesuaian anggaran bisa dimulai untuk tahun 2027.
Dia menilai putusan MK telah memberikan kepastian hukum terkait pengelompokan anggaran Program MBG. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyesuaikan kebijakan penganggaran sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.
Baca juga: Mensesneg Ungkap Anggaran MBG Berpotensi Turun usai Validasi Data
"Adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka tafsirnya sudah semakin jelas bahwa penggolongan anggaran MBG dalam klaster pendidikan itu tidak konstitusional," ujar Charles, Senin (3/8/2026).
Menurut dia, pemerintah tidak perlu menunggu tahun 2028 seperti yang ditetapkan MK dalam memisah anggaran MBG dengan pendidikan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berkewajiban melaksanakan putusan konstitusi sesegera mungkin.
Charles menuturkan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 sudah harus mengakomodasi perubahan skema penganggaran Program MBG agar tidak lagi dikategorikan sebagai bagian dari belanja pendidikan.
"Sehingga sesegera mungkin, bahkan untuk tahun 2027 anggaran MBG harus disesuaikan, tidak lagi menggabungkan atau menggolongkan program MBG ke dalam klaster pendidikan," ucapnya.
