Pelaku UMKM Diingatkan Taat Soal Kelengkapan Perizinan Usaha

JAKARTA - Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) diingatkan untuk lebih memperhatikan soal kelengkapan administrasi perizinan usaha. Imbauan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama Bintang Teknik Konsultan sekaligus CEO BSA Holding, Andre Mahardika, menyusul diberlakukannya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Dengan taatnya perizinan, para pelaku usaha mendapatkan jaminan hukum dan dapat dengan tenang menjalankan kegiatan usahanya tersebut tanpa takut adanya gangguan dari ormas, masyarakat sekitar, dan sidak dari OPD setempat,” kata Andre.

Bagi banyak pelaku UMKM, proses mengurus izin kadang dianggap rumit dan memakan waktu. Namun menurut Andre, anggapan itu tak sepenuhnya benar.

Baca Juga: Pemerintah Terus Dukung UMKM Wastra lewat Kemudahan Izin Usaha

Pemerintah kini telah menyederhanakan proses perizinan dengan sistem tenggat waktu yang jelas di setiap tahapannya. Tapi sistem ini tetap menuntut kelengkapan administrasi dari pelaku usaha .

Jika administrasi tidak lengkap, bukan hanya izin yang bisa tertolak, tapi ancaman sanksi pun menanti. “Sanksinya bukan main-main, dari sanksi administratif paksaan, penutupan usaha, bahkan sanksi denda sampai pidana menanti,” tegas Andre.

Untuk itu, UMKM disarankan tidak mengabaikan izin sebagai formalitas semata. Menurut Andre, perizinan justru menjadi dasar hukum bagi usaha untuk tumbuh dan berkembang secara legal.