loading...
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa menteri diberikan kewenangan untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan. Konsekuensi dari jabatan tersebut adalah siap menerima hujatan publik. Foto/Tangkapan layar
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa menteri diberikan kewenangan untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan. Ia pun menyatakan bahwa konsekuensi dari jabatan tersebut adalah siap menerima hujatan publik.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara panen raya sekaligus pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima daftar perusahaan yang izinnya akan dicabut karena melanggar ketentuan.
Namun, Prabowo memilih untuk tidak melihat daftar tersebut. Alasannya, khawatir akan muncul konflik kepentingan apabila terdapat perusahaan milik rekan atau orang yang dikenalnya.
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Paling Bahagia, Prabowo: Ini Mengharukan bagi Saya
"Saya nggak mau lihat itu. Karena saya takut ada teman saya di situ. Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, eh teman saja," kata Prabowo.
