loading...
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan mencabut izin pengelolaan ratusan wilayah kerja minyak dan gas (migas) yang tidak menunjukkan progres pengembangan. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan mencabut izin pengelolaan ratusan wilayah kerja minyak dan gas (migas) yang tidak menunjukkan progres pengembangan. Langkah tegas ini menjadi bagian dari strategi mempercepat ketahanan dan kedaulatan energi nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil menyebut terdapat 301 wilayah kerja migas yang sudah mendapatkan persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development/POD), namun belum juga beroperasi. Pemerintah kata dia, telah memberikan ultimatum kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar segera merealisasikan investasi dan produksi.
"Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau tidak (jalan) kita cabut," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2).
Baca Juga: Chevron Mau Masuk Lagi ke Indonesia, Incar Blok-blok Migas Raksasa
Menurut Bahlil, kebijakan ini diperlukan karena produksi minyak nasional terus mengalami penurunan sejak puncaknya pada 1996–1997 yang mencapai sekitar 1,5-1,6 juta barel per hari. Penurunan tersebut dipicu berbagai faktor, terutama kondisi sumur yang menua.
