loading...
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menggelar aksi di Gedung DPR dan Patung Kuda, Jakarta, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan dan pembangunan di Bandung Barat. Foto: Ist
JAKARTA - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Bandung Barat Bersatu menggelar aksi di Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Jakarta, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Aksi tersebut dikoordinatori M Ridho selaku Koordinator Lapangan (Korlap). Kedatangan massa menjadi puncak dari keresahan yang selama ini mereka soroti, mulai dari lambannya pembangunan, tata kelola pemerintahan, kondisi keuangan daerah, hingga pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Baca juga: Aksi Demo di Gedung DPR, Puluhan Mahasiswa Terlibat Aksi Dorong dengan Polisi
Di hadapan massa aksi, Ridho menyampaikan orasi dengan nada tegas meminta pemerintah dan DPR tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Bandung Barat.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk mencari panggung. Kami datang membawa suara masyarakat Bandung Barat. Kami ingin pemerintah pusat dan DPR RI mendengar, melihat, dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat,” ujarnya.
Tuntutan massa bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat. “Yang kami tuntut adalah evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan. Kalau memang kinerjanya baik, buktikan kepada masyarakat. Kalau ada yang tidak beres, evaluasi dan ambil tindakan sesuai aturan,” tegasnya.
Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Sekda Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir dievaluasi karena menunjukkan kinerja yang dinilai tidak mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan daerah.
