Disinformasi Ekonomi 2026 Diprediksi Makin Terstruktur dan Instrumental

JAKARTA - Badan riset Evident Institute memperingatkan bahwa praktik Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di 2026 berpotensi digunakan secara sistematis untuk menghambat eksekusi kebijakan dan program strategis negara, khususnya pada momen-momen fiskal yang krusial. Ancaman ini dinilai telah bergeser dari kebisingan yang terfragmentasi menjadi perang narasi yang lebih terstruktur.

"Dalam konteks ini, Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) tidak lagi dapat diperlakukan sebagai isu komunikasi semata, melainkan sebagai risiko struktural terhadap stabilitas ekspektasi publik dan kepercayaan ekonomi," ujar Direktur Ekonomi Evident Institute Rijadh Djatu Winardi dalam konferensi pers Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026 pada Selasa (6/1/2026).

Baca Juga: Indonesia Monitor Dampak AS Serang Venezuela dan Penangkapan Maduro

Evident Institute menyatakan DFK kini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu komunikasi saja melainkan sebagai risiko struktural terhadap stabilitas ekonomi. Risiko ini mengancam stabilitas ekspektasi publik dan erosi kepercayaan, yang menjadi fondasi penting dalam tata kelola ekonomi.

Berdasarkan telaah data terbuka DFK sepanjang 2025 yang disandingkan dengan variabel ekonomi, Evident Institute menemukan pola yang mengkhawatirkan. Lonjakan DFK pada periode fiskal dan politik sensitif terbukti menciptakan kondisi kerentanan sistemik, meningkatkan biaya koordinasi kebijakan, dan memperlemah efektivitas komunikasi pemerintah.