loading...
Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Taufik Damas, berpandangan bahwa Ketua Umum PBNU tidak semestinya dipilih melalui kontestasi suara secara langsung. Foto/SIndoNews
JAKARTA - Gagasan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) secara langsung perlu dipertimbangkan kembali. Demokrasi memang penting, tetapi mekanisme pemilihan pemimpin dalam Nahdlatul Ulama (NU) semestinya tetap berpijak pada karakter, tradisi, dan nilai-nilai yang tumbuh dalam jam’iyyah.
Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, berpandangan bahwa Ketua Umum PBNU tidak semestinya dipilih melalui kontestasi suara secara langsung. Menurutnya, mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) lebih sesuai dengan tradisi syura (musyawarah) dan karakter kepemimpinan NU.
“Ketua Umum PBNU semestinya lahir dari syura (musyawarah) dan hikmah para ulama, bukan dari kompetisi suara. AHWA menjaga agar kepemimpinan NU ditentukan dengan pertimbangan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kemaslahatan," kata KH Taufik Damas kepada media, Minggu (16/8/2026).
Baca juga: Jelang Muktamar ke-35 NU, Desakan Kepemimpinan Independen dan Berintegritas Menguat
Menurut KH Taufik, NU bukan partai politik yang menjadikan kompetisi elektoral sebagai mekanisme utama dalam menentukan kepemimpinan. NU merupakan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah yang lahir dari rahim pesantren, tradisi keilmuan, serta nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah.
