loading...
Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Foto: Nur Khabibi
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bereaksi soal rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk pengadilan adhoc untuk mengusut kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) . Usulan itu dinilai bisa menyejahterakan rakyat.
"Kami melihat dalam sisi baik, dalam posisi pemikiran positif bahwa rencana-rencana itu digunakan untuk memberikan kembali kepada kesejahteraan masyarakat," ujar Setyo dikutip Selasa (18/8/2026).
Meski begitu, dia mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut terkait hal tersebut. "Nanti action plannya seperti apa ya tentu KPK akan melihat," katanya.
Baca juga: Pakar Pidana: Prabowo Dukung Kejagung Kejar Pengembalian Kerugian Negara
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan adhoc khusus. Hal ini untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun terakhir.
Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengungkapkan sejak Danantara dibentuk ditemukan 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah tersebut mengejutkan Prabowo karena sebelumnya dia memperkirakan perusahaan BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan.
