loading...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk membayar tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah, namun pencairannya masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga masih memetakan daerah-daerah yang mengalami tekanan fiskal paling berat.
"Jadi gini, DBH kan aturannya tergantung dengan kondisi fiskal daerah. Cuma untuk daerah-daerah tadi yang kita sudah pernah diskusi sama Kemendagri, yang mengalami kesulitan betul, kami akan melapor ke Presiden," kata Purbaya usai Rapat KSSK di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Baca Juga: Purbaya Sangkal Ajukan Diri jadi Gubernur BI: Saya di Sini Udah Syukur
Purbaya menjelaskan, pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri telah mengidentifikasi daerah yang menghadapi kesulitan keuangan cukup serius. Daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas dalam pembahasan dengan Presiden terkait mekanisme penyelesaian kurang salur DBH.
Ia menambahkan, rencana pembayaran tunggakan itu akan dibahas langsung dengan Presiden dalam waktu dekat, bahkan disebutnya bisa dilakukan pada malam hari itu atau keesokan harinya. Meski demikian, ia belum memutuskan apakah penyaluran akan berbentuk transfer dana atau mekanisme lain. "Jadi, kita sudah hitung, kemukakan kita sudah siap dana sekian. Boleh apa enggak disalurkan. Bagaimana pandangan Bapak Presiden," ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan pemerintah pada prinsipnya telah menyiapkan anggaran untuk menyelesaikan kurang bayar DBH yang menjadi hak daerah. Namun, keputusan final tetap akan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional serta kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
