loading...
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan MA Tahun 2025 di Jakarta. Foto: Istimewa
JAKARTA - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa Mahkamah Agung (MA) mencatatkan kinerja positif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga semester II 2025, MA telah menindaklanjuti 1.948 rekomendasi BPK atau 96,65 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 76 persen, MA juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut.
"Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ujar Nyoman melalui keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, BPK mendorong MA terus memperkuat tata kelola dan bergerak menuju transformasi pemerintahan berbasis teknologi dan keberlanjutan. Pemeriksaan keuangan negara harus menghasilkan lebih dari sekadar opini, yakni perbaikan tata kelola yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca juga: BSSN Raih WTP, BPK: Contoh Lembaga Pemerintah yang Responsif
Dia menerangkan, penguatan tata kelola perlu berjalan beriringan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0. Pemanfaatan kecerdasan buatan, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan.
