loading...
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meminta PBNU tidak cawe-cawe dalam urusan politik. Dia meminta PBNU kembali ke khittah dengan fokus mengurus agama dan umat. Foto: Achmad Al Fiqri
JAKARTA - Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak cawe-cawe dalam urusan politik. Dia meminta PBNU kembali ke khittah dengan fokus mengurus agama dan umat.
"Saya selalu mengatakan, saya selalu berharap bahwa NU itu memang kembali ke khittah. Enggak ngurus urusan-urusan politik, enggak ngurus urusan-urusan dunia. Ngurus aja umat, ngurus aja agama," ujar Adi dalam diskusi bertajuk "Stop Politik Transaksional di Muktamar NU," Selasa (18/8/2026).
Baca juga: Muktamar PBNU 2026 Digelar Agustus, Ini Daftar Panitianya
Bila ingin menyuarakan tentang ekonomi, PBNU perlu bicara tentang ekonomi pemberdayaan umat yang fokus pada masyarakat kelas bawah.
"Kan itu yang kemudian membuat NU relatively agak sedikit diterima oleh begitu banyak kalangan masyarakat, dan kita pun juga tahu NU secara khittah perjuangan politiknya itu bersama dengan duafa dan mustadh'afin, bukan dengan oligarki dan para pemilik modal. Belum ada sejarahnya," ungkap Adi.
"Makanya, saya selalu mengatakan kalau NU memang agak sedikit cawe-cawe, genit-genit dengan urusan-urusan di luar keagamaan, di luar sosial, di luar keumatan, misalnya soal politik, ya sudah, NU jadi partai politik saja," sambungnya.
Dengan begitu, sikap politik PBNU menjadi lebih jelas dan terbuka dengan berorientasi pada kekuasaan. "Bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, kepala daerah, anggota dewan, bisa jadi komisaris, dan seterusnya. Jelas dan clear. Jadi hal-hal yang sifatnya transaksional sekali pun itu enggak ada persoalan," katanya.
(jon)
