loading...
Sengketa Pajak Air Permukaan (PAP) yang melibatkan industri sawit di Sumatera Barat dinilai menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan dunia usaha. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Sengketa Pajak Air Permukaan (PAP) yang melibatkan industri sawit di Sumatera Barat dinilai menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan dunia usaha. Ekonom Universitas Riau (Unri) Dahlan Tampubolon mengatakan persoalan tersebut tidak semata-mata menunjukkan adanya penolakan perusahaan terhadap kewajiban pajak. Akar masalahnya justru berada pada ketidakpastian objek, dasar penghitungan dan besaran tagihan.
"Kasus sengketa PAP sawit di Sumbar menjadi bukti bahwa masalah utamanya bukan karena pengusaha enggan bayar pajak, tetapi karena ketidakpastian objek, dasar hitung dan angka tagihan yang dianggap main tembak," ujar Dahlan dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Baca Juga: Suhu Air Laut Meningkat, Ahli Prediksi El Nino Super Bakal Terjadi
Menurut dia pemerintah daerah dapat memiliki data dan metode official assessment sendiri. Namun, data tersebut tetap harus mampu menggambarkan kondisi penggunaan air secara aktual. PKS yang mengambil air sungai atau waduk untuk kegiatan produksi memang dapat menjadi objek PAP. Tetapi, menurut Dahlan, pemerintah harus dapat membuktikan volume air yang benar-benar diambil.
"Kalau pemerintah menghitung hanya menggunakan asumsi kapasitas produksi, luas kebun atau variabel lain yang tidak berkaitan langsung dengan penggunaan air, perusahaan wajar membawa bukti teknis untuk menguji perhitungan tersebut," ujarnya.
Dahlan menegaskan, perusahaan yang mengajukan keberatan atau banding tidak otomatis dapat dianggap sebagai pengemplang pajak. Mekanisme keberatan justru diperlukan untuk memastikan penetapan pajak berjalan sesuai aturan dan berdasarkan data yang dapat diverifikasi.
